Sejak diberlakukannya 7 perguruan tinggi menjadi BHMN, salah satunya UGM, pengelolaan Perguruan Tinggi tersebut bersifat otonom, baik di dalam pengelolaan aset, anggaran ataupun Sumber Daya Manusia. Namun keotonomian tersebut seolah-olah menjadi kesempatan untuik melambungkan dana pendidikan setinggi-tingginya . Ini dapat kita rasakan di UGM kampus –yang konon- kerakyatan. Sejak UGM menyandang PT BHMN, berbagai inovasi anggaran dalam bingkai peningkatan mutu terus digulirkan diantaranya dengan diawali BOP, kemudian SPP, SKS dan SPMA yang kian tahun kian meningkat.

Selain pencanangan BHMN. Ada lagi mengenai UU BHP yang dinyatakan inkonstitusional karena ketentuannya menyeragamkan bentuk tata kelola seluruh Perguruan tinggi sehingga mengancam eksistensi yayasan-yayasan penyelenggaraan pendidikan. Hal terebut merupakan latar belakang adanya Judicial Review dari berbagi kalangan sehingga MK menyatakan UU tersebut inkonstitusional. Pembatalan UU BHP tersebut tak mengubah kedudukan UGM sebagi PT BHMN

Belum ada kejelasan

Sejak dibatalkannya UU No 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (BHP) oleh MK , status UGM seolah-olah masih terombang-ambing. Stausnya yang masih berkutat pada PT BHMN atau kembali menjadi PTN Reguler.

Adanya PP Nomor 66 Tahun 2010 menjadi sebuah siluet penerangan bagi kelangsungan sistem pendidikan di UGM. PP Nomor 66 Tahun 2010 merupakan peraturan pengganti UU BHP sejak UU BHP dinyatakan inkonstitusional. Adapun isi dari PP Nomor 66 Tahun 2010 diantaranya PTN wajib mengalokasikan 20 persen Kuota bagi mahasiswa tidak mampu, penjaringan lewat seleksi nasional minimal 60 persen dan status BHMN tetap , tetapi pengelolaannya mengacu kepada undang-undang.

Selain itu, Adanya RUU PT menambah daftar kegelisahan mengenai status UGM dan PT BHMN , diharapkan RUU PT menjadi RUU yang sepenuhnya memajukan konstelasi sistem pendidikan dan tidak dijadikan alat oleh elite . Meskipun ditengarai RUU PT hanya sebagai pengejawantahan dari UU BHP dengan bingkai mozaik yang berbeda namun pengawalan dan pengawasan dari setiap kalangan merupakan faktor terpenting dalam rangka memajukan sistem pendidikan ini yang implikasinya untuk memenuhi janji bangsa yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Jangan mengintimidasi setiap implementasi dari sebuah sistem, tapi mulailah kawal dan awasi sistem tersebut dari mulai pembentukan. Aksioma takkan menjadi realita ketika tak ada pelaku konkrit disana .(Bayu Panji Pangestu)

Dalam ayat tersebut, tersirat pesan bahwasannya sebagai sesama muslim diwajibkan untuk saling menghargai dan menjalin hubungan persaudaraan atau yang dikenal dengan dengan ukhuwah islamiyah. Sikap berukhuwah sangat perlu ditanamkan pada setiap muslim, karena merupakan sebuah pilar kekuatan bagi islam dan juga dapat menumbuhkan sikap solidaritas, simpati dan perasaan ingin selalu tolong-menolong.

Ukhuwah islamiyah telah terjalin sejak masa Rasulullah SAW. Terbukti ketika Rasululloh SAW mempersaudarakan dan mempersatukan kaum anshor dengan kaum Muhajirin. Tak ayal apabila ukhuwah islamiyah merupakan aksioma yang tak dapat dipungkiri dan masih terjalin di tengah globalisasi ini. Kendatidemikian, seharusnya umat muslim memiliki siasat untuk menggunakan sarana globalisasi sebagai sarana sarana untuk membangun pilar kekuatan yang besar bagi seluruh muslim.

Banyak persepsi yang menyatakan bahwa sarana globalisasi diidentikkan sebagai pengikis moral masyarakat yang menimbulkan stigma yang berkepanjangan. Salah satunya adalah media internet, yang sering disebut-sebut menjadi fasliitator penyelubungan aktivitas porno, fasilitator memperkaya diri dengan hal yang tak wajar, fasilitator pemalasan bagi masyarakat, dan beberapa alasan lainnya. Keadaan inilah yang menyebabkan banyak kalangan merasa enggan memasuki paradigma ini.

Urgensi ini yang mengharuskan masyarakat berpikir lebih kritis, bahwasannya peranan dan penggunaan sarana globalisasi, khususnya media internet tidak sepenuhnya merugikan. Bahkan, bila dilihat dari perspektif lain, media internet sangat menguntungkan, khususnya bagi umat muslim. Dalam media tersebut, setiap muslim dapat memperoleh banyak manfaat dan memberikan manfaat kepada muslim lain.

Adapun manfaat penggunaan media internet terhadap umat muslim adalah :

1. Menjaga silaturahim dan tetap menjalin ukhuwah islamiyah, dengan cara aktif mengikuti situs jejaring pertemanan dan forum-forum islami;
2. Sarana untuk bertukar pikiran antara sesama muslim dengan memiliki dan mengikuti milis islami;
3. Sarana untuk mencurahkan seluruh hal mengenai islam,baik dalam bentuk kreativitas ataupun dalam bentuk kritikan dengan memposting curahan tersebut dalam website pribadi atau yang dikenal dengan blog;
4. Sarana penting dalam menjaring umat yaitu dengan metode dakwah secara online.

Berdasarkan manfaat-manfaat tersebut, dapat diketahui sesungguhnya media intenet sangat pentung dan berpengaruh bagi umat muslim dalam penyebaran informasi dan dalam penjelajahan keagamaan, serta dalam menjaring umat menggunakan metode dakwah. Media internet dapat merugikan apabila pengimplementasian dan penerapannya tak sesuai .

Kutipan tersebut terdapat dalam amandemen UUD 1945 tepatnya pada pasal 31 ayat 4 yang secara jelas menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sekurang-kurangnya 20%. Kendati demikian, lihatlah realitas pengalokasian dana APBN pada sektor pendidikan saat ini, sejak disahkannya konstitusi yang berkaitan dengan anggaran tersebut oleh  Mahkamah Konstitusi (MK) pada tanggal 19 Oktober 2005, namun hingga detik ini, alokasi dana sebesar 20% tersebut belum tercapai, bahkan persentase pengalokasian anggaran terbilang jauh lebih kecil dibandingkan persentase anggaran yang telah ditetapkan konstitusi..

Sebelum putusan MK, pada tahun 2004 pengalokasian dana APBN untuk sektor pendidikan hanya berkisar 6,6%, sedangkan pada tahun 2005 hanya berkisar 7% atau sebesar Rp82 triliun. Dengan demikian, telah diketahui bahwa tak ada perubahan yang signifikan menuju ke arah yang membanggakan di dunia pendidikan. Situasi yang memprihatinkan bagi sektor pendidikan ini dikarenakan pengalokasian anggaran pendidikan dalam APBN yang hanya mendapatkan porsi yang minim.

Berbeda dengan tahun – tahun yang sebelumnya, setelah MK menetapkan alokasi dana pendidikan sebesar 20% , pada tahun 2006, terjadi perbedaan persepsi mengenai pengalokasian dana pendidikan antara Menteri Keuangan Sri Mulyani dan kedua pihak yang ingin mengajukan judicial review mengenai pengujian Undang-Undang No.20 tahun 2003 kepada MK.  yaitu Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) & Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI) . Asal – muasal perbedaan persepsi antara 2 pihak pemohon tersebut adalah persentase mengenai alokasi dana pendidikan dalam APBN yang perbedaannya cukup signifikan Persentase yang dinyatakan pihak pemerintahan adalah sebesar 19,3% sedangkan dari pihak Pengajuan adalah sebesar 8,1%.

Menkeu Sri Mulyani menyatakan bahwa alokasi dana pendidikan sebesar            19,3 persen  atau Rp 125,029 triliun dari total APBN sebesar Rp 647 triliun. Selain itu menurutnya, sektor pendidikan APBN 2006 menempati peringkat pertama penerima dana terbesar pada komposisi pembiayaan APBN 2006. Sementara itu, PGRI dan ISPI merasa keberatan atas pernyataan Menkeu Sri Mulyani. Menurut mereka, dana APBN 2006 yang disediakan hanya sebesar 8,1% atau sekitar Rp 36,75 triliun , itu pun belum termasuk dengan gaji dosen , jadi hanya berkisar Rp 34,4 triliun.

Entah persentase mana yang benar dan konkrit dalam anggaran pendidikan 2006, Namun cukup jelas untuk dapat menarik kesimpulan bahwa pada tahun 2006 pun porsi anggaran pendidikan dalam APBN tak sesuai dengan ketentuan konstitusi.

Kendati telah dicanangkannya beberapa konstitusi yang mengatur tentang pengalokasian anggaran pendidikan sebesar 20%, namun tetap saja pemerintah belum dapat memenuhi tugasnya tersebut.

Begitu pula dengan tahun 2007 dan 2008. Di tahun-tahun ini pun tak ada yang bisa dijadikan tolak ukur pengalokasian anggaran yang membanggakan. Di tahun 2007, anggaran pendidikan hanya sebesar 12%. Sedangkan di tahun 2008, anggaran pendidikan hanya sebesar 15,6%.

Tak segan-segan, bahkan di tahun 2008 bukan hanya anggaran anggaran pendidikan yang memprihatinkan, tetapi juga subsidi yang semakin membengkak. Subsidi yang membengkak ini memicu anggaran pengeluaran dalam APBN dari yang sebelumnya Rp 105 triliun menjadi Rp 119,88 triliun, Yang menjadi permasalahan adalah mengapa keadaan tersebut dapat terjadi padahal saat itu ekspektasi pertumbuhan ekonomi dalam APBN 2008 ditetapkan sebesar 6,8%. Mungkin penyebab permasalahan ini adalah dikarenakan penambahan belanja negara yang meningkat tajam dan pengaturan kembali komposisi pembiayaan APBN yang cukup banyak berubah. Kendati demikian, apapun alasannya, pendidikan merupakan prioritas nasional dan anggarannya telah ditetapkan dalam konstitusi dan perlu Dilaksanakan secara serius.

Pemerintah nampaknya telah beberapa kali gagal dalam mengkomposisikan anggaran pendidikan dalam APBN sebesar 20%. Di samping itu, nampaknya kredibilitas masyarakat terhadap pemerintah telah luntur terkait dengan anggaran tersebut. Akankah ada perbaikan dan pemenuhan anggaran pendidikan pada tahun 2009 terkait dengan telah dikeluarkannya putusan MK Nomor 13/PUU-VI I 2008.

Anggaran pendidikan dalam APBN 2009 ditetapkan sebesar Rp207.431.531.763.000,00 dari total anggaran belanja negara sebesar                Rp1.037.067.338.120.000,00. Seharusnya di tahun ini pemerintah dapat mengalokasikan dana pendidikan sekurang-kurangnya 20%, karena apabila tidak maka bukan hanya mereka mendapatkan impeachment kepada presiden juga mungkin mendapat kecaman mengenai kegagalan kabinet SBY-JK dalam dunia pendidikan Indonesia dikarenakan di tahun 2009lah masa terakhir mereka menjabat dan kemungkinan setelah itu akan mengalami perubahan kabinet secara struktural maupun fungsional.

Namun apabila tahun 2009 pun pemerintah belum dapat memenuhi tugas tersebut, tak khayal apabila banyak masyarakat yang bersikap anarkis pada jajaran pemerintah, yang tujuannya hanya untuk menuntut haknya dalam sektor pendidikan. Selain itu, akan timbul interpretasi bahwa ketertinggalan pendidikan indonesia disebabkan oleh stigmatisasi di jajaran pemerintah.

Bukan hanya itu tetapi juga beban pemerintah terhadap masa depan pendidkan Indonesia yang jauh tertinggal dengan bangsa lainnya. Kendati demikian, itulah konsekuensi yang harus dihadapi, seharusnya pemerintah lebih mencermati lagi mengenai filosofi pendidikan itu sendiri.

Pendidikan seharusnya menjadi prioritas nasional yang permanen bagi bangsa ini, dikarenakan untuk memenuhi visi, misi dan strategi dibutuhkan dana yang tak mengingat pendidikan bagi warga negara yang berusia 7 – 15 tahun harus terselenggara.

Kendati telah banyak kegagalan pemerintah dalam hal ini, janganlah terlalu menyalahkan pemerintah seutuhnya, karena mengemban tugas tersebut bukan merupakan hal yang ringan.

Yang perlu dicermati adalah kapan anggaran pendidikan dalam APBN sebesar 20% dapat terselenggara.

Parasmu merasuk dalam qalbuku

Aura wajahmu memikat seisi jiwaku

Membuat nestapa dalam hatiku layu

Kau Menghipnotisku

Jauh dalam otak bawah sadarku

Aku terlena’

Kau memikatku

mempesonaku

Hingga menggetarkan degub jantungku

Kan ku tanam bibit cinta ini

Dan takkan sirna ditelan waktu

Walau terus menunggu………

hanya terpaku………

Kaulah mahligai hatiku

Helaan Nafasku……

Sendi – sendi tulangku

Tatanan seluruh hidupku

Hanyalah puing – puing asa …

Yang dapat meluluhkan cinta ini

Itu semua..

Hanya untukmu

Karena…Dirimulah…

Cleopatraku..